Dalam aksinya, para sopir menuntut agar pemerintah menghapus kebijakan barcode Surabaya,- Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi demonstrasi dengan memblokade Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (29/4/2026) sore. Aksi ini dipicu oleh kebijakan penggunaan barcode sebagai syarat pembelian BBM subsidi jenis solar yang dinilai merugikan para sopir.
massa aksi memadati ruas jalan mulai dari persimpangan Stasiun Wonokromo hingga Jalan Panjang Jiwo. Mereka juga menggelar orasi di depan kantor Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat.
Koordinator GSJT Jawa Timur, Supriyono, menegaskan bahwa kebijakan barcode seringkali menjadi hambatan bagi sopir untuk mendapatkan BBM subsidi. Ia menyebut banyak barcode milik sopir yang tiba-tiba terblokir tanpa penjelasan yang jelas.
“Persoalan ini sudah lama sejak 2024. Barcode tiba-tiba diblokir tanpa sebab, sehingga teman-teman sopir tidak bisa mendapatkan solar,” ujar Supriyono saat ditemui di lokasi aksi.
Dalam aksinya, para sopir menuntut agar pemerintah menghapus kebijakan barcode tersebut. Mereka menilai sistem itu tidak efektif dan justru menyulitkan pekerja lapangan yang sangat bergantung pada BBM subsidi.
“Kalau dibatasi seperti ini, kami sangat terganggu. Kami ini punya uang dan tidak mencuri, tapi kenapa dipersulit? Ini tidak adil,” tegasnya.
Selain itu, para sopir juga mempersoalkan pembatasan kuota BBM subsidi yang hanya maksimal 200 liter per 24 jam. Menurut mereka, jumlah tersebut tidak mencukupi untuk perjalanan jarak jauh, terutama untuk rute lintas provinsi.
“Kalau dari Banyuwangi ke Jakarta, kebutuhan bisa sampai 300-400 liter. Tapi dibatasi 200 liter per hari, jelas kurang,” tambahnya.
Supriyono juga membantah tudingan adanya praktik penimbunan atau mafia BBM di kalangan sopir. Ia menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan justru berdampak pada terganggunya mata pencaharian sopir.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa proses pembukaan blokir barcode di aplikasi MyPertamina tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jika dalam sistem disebutkan hanya membutuhkan waktu 2-3 jam, di lapangan bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
Akibat kendala tersebut, banyak sopir terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga lebih tinggi, yang berdampak pada menurunnya pendapatan mereka.
“Kami tidak punya standar ongkos dari pemerintah. Kalau harus beli BBM non-subsidi, jelas penghasilan kami berkurang, tidak nutut,” ujarnya.
Melalui aksi ini, GSJT menuntut agar pemerintah segera mengevaluasi kebijakan barcode BBM subsidi secara nasional, serta memastikan distribusi BBM yang adil bagi para sopir, termasuk di luar Pulau Jawa.
Aksi blokade ini sempat menyebabkan kemacetan panjang di kawasan Jagir Wonokromo. Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan sambil menunggu respons dari pihak terkait. (alr)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!