KPK Bongkar Dugaan Jual Jabatan di Pati, Rumah Dinas hingga Kantor Bupati Digeledah

Pati - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Pada Kamis (22/1/2026), tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi strategis, termasuk rumah dinas Bupati Pati, Kantor Bupati, dan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tambahan guna memperkuat perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Menurutnya, penggeledahan masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan setelah seluruh rangkaian selesai.

“Penyidik hari ini turun ke lapangan untuk melakukan penggeledahan di rumah dinas bupati, kantor bupati, serta kantor DPMD. Hasilnya akan kami sampaikan setelah kegiatan rampung,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Budi menjelaskan, penyidik mendalami proses pengisian jabatan perangkat desa yang diduga menjadi pintu masuk terjadinya praktik pemerasan. Karena itu, Kantor DPMD menjadi salah satu lokasi utama penggeledahan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin (19/1/2026). Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga kepala desa sebagai tersangka, yakni Abdul Suyono (Kades Karangrowo), Sumarjiono (Kades Arumanis), dan Karjan (Kades Sukorukun).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti. Keempat tersangka kini ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih selama 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026.

Kasus ini bermula dari rencana Pemerintah Kabupaten Pati membuka formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026. Dalam proses tersebut, diduga terjadi praktik pemerasan terhadap calon perangkat desa dengan nominal ratusan juta rupiah.

KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran uang dan peran pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara ini. (bal)